Bali-Setiap kali pesawat mulai menurunkan ketinggian di atas hamparan sawah terasering berundak atau pantai berpasir putih, desah kagum selalu terdengar dari para penumpang. “Bali… surga dunia,” bisik mereka. Dan memang, selama beberapa dekade, Pulau Dewata telah berhasil menjual dirinya sebagai potret ideal destinasi tropis: matahari yang hangat, ombak yang bersahabat, dan senyum ramah penduduknya. Namun, di balik kemasan surga yang laku keras di pasar global ini, tersimpan pertanyaan besar yang semakin lama semakin sulit diabaikan: ketika sebuah budaya menjadi komoditas utama, apa yang tersisa dari esensinya?
Sebagai salah satu destinasi paling ikonik di dunia, Bali adalah studi kasus menarik tentang tegangan antara tradisi dan modernitas, antara spiritualitas dan komersialisasi. Pariwisata telah menjadi napas ekonomi yang menghidupi jutaan masyarakat Bali, namun ironisnya, napas yang sama perlahan menggerus akar-akar budaya yang justru menjadi daya tarik utamanya.
Janji Pariwisata Budaya
Cita-cita awal pariwisata Bali sebenarnya mulia. Konsep “pariwisata budaya” (cultural tourism) yang digagas sejak era 1970-an ingin menampilkan kebudayaan Bali sebagai objek sekaligus subjek. Seni tari, upacara adat, dan arsitektur tradisional tidak hanya dilihat sebagai tontonan, tetapi juga diharapkan tetap hidup dan berkembang karena diapresiasi. Pendekatan ini sempat berhasil. Seniman lokal mendapat ruang berekspresi, pengrajin mendapatkan pasar, dan masyarakat adat masih memegang kendali atas ruang dan ritual mereka.
Namun, seiring dengan melesatnya popularitas Bali pasca-tragedi 2002 dan semakin agresifnya pemasaran digital, volume wisatawan melonjak tak terbendung. Di sinilah mulai terjadi pergeseran paradigma. Budaya yang tadinya menjadi “jiwa” dari pariwisata perlahan berubah menjadi “aset” yang dieksploitasi. Pertunjukan tari Kecaj, misalnya, kini lebih sering dipentaskan di hotel berbintang untuk tamu asing yang makan malam, daripada sebagai bagian dari upacara sakral di pura.
Ketika Simbol Kehilangan Makna
Salah satu perubahan paling kasatmata adalah bagaimana ruang sakral bercampur dengan ruang profan. Pura-pura yang dulu hening kini dipadati wisatawan berswafoto. Penggunaan kamen (kain tradisional) oleh turis kerap dilakukan asal-asalan tanpa memahami tata caranya. Yang lebih mengkhawatirkan adalah fenomena “pura instagramable”: tempat ibahkan tampak lebih dikenal karena latar fotonya yang estetis daripada fungsi spiritualnya. Ini menimbulkan dilema etis. Di satu sisi, masyarakat adat tidak bisa menutup diri karena pariwisata adalah sumber pendapatan. Di sisi lain, mereka menyaksikan sendiri rumah ibadahnya direduksi menjadi sekadar properti foto.
Di sektor kuliner dan busana, komodifikasi juga berlangsung masif. Masakan Bali seperti lawar dan sate lilit kini disajikan dalam versi “wisatawan”: bumbu yang diperhalus, level pedas yang diturunkan, dan penyajian yang “lebih bersih”. Warung-warung lokal tergusur oleh kafe ber-AC yang menyajikan kopi kekinian dengan harga selangit. Akulturasi memang lumrah dalam sejarah, tetapi ketika akulturasi berlangsung secepat dan sedominan ini, yang terjadi adalah erosi, bukan dialog.
Desa Adat di Pusaran Arus Modern
Bali juga menghadapi krisis tata ruang. Sawah-sawah produktif di kawasan Canggu dan Ubud, yang dulu menjadi latar lukisan para maestro, kini berubah menjadi deretan vila, restoran, dan klub malam. Semboyan Tri Hita Karana—filosofi hubungan harmonis antara manusia, alam, dan Tuhan—seolah hanya tinggal tulisan di papan informasi bandara. Banjir, kemacetan, dan krisis air bersih menjadi ironi di pulau yang menjual diri sebagai destinasi spiritual dan alami.
Yang paling terdampak dari situasi ini adalah generasi muda Bali. Mereka tumbuh di tengah atmosfer di mana nilai sebuah tarian diukur dari seberapa banyak tip yang diperoleh, atau di mana menjadi influencer dianggap lebih menjanjikan daripada mempelajari lontar-lontar kuno. Identitas mereka terbelah antara ingin bangga pada tradisi leluhur dan tergoda gemerlap gaya hidup global yang ditawarkan pariwisata.
Menata Ulang Surga
Lantas, apakah ini berarti pariwisata adalah bencana bagi Bali? Tentu tidak. Pariwisata telah mengangkat derajat ekonomi masyarakat Bali secara signifikan. Banyak keluarga bisa menyekolahkan anak hingga perguruan tinggi berkat sewa tanah atau usaha oleh-oleh. Masalahnya bukan pada pariwisata itu sendiri, melainkan pada pengelolaannya.
Bali membutuhkan “reset”. Gagasan tentang pariwisata kualitatif perlu digaungkan lebih keras, menggantikan model pariwisata kuantitatif yang hanya mengejar jumlah kunjungan. Pemerintah dan masyarakat adat harus berani membuat kebijakan yang tidak populis tetapi berkelanjutan, seperti pembatasan pembangunan hotel di kawasan resapan air, penerapan kuota wisatawan di tempat-tempat sakral, atau edukasi wajib tentang etika berwisata bagi pendatang.
Dari sisi internal, masyarakat Bali sendiri perlu merevitalisasi pemahaman tentang budaya mereka. Jangan sampai anak-anak Bali lebih hafal lirik lagu asing daripada kidung suci di pura. Sekolah-sekolah adat dan kursus seni tradisional harus diperkuat, bukan sebagai sarana untuk tampil di hotel, tetapi sebagai fondasi jati diri.
Bali adalah persimpangan jalan. Di satu arah, ada godaan untuk terus memoles wajahnya agar tetap cantik di mata turis, meski harus kehilangan kedalaman. Di arah lain, ada panggilan untuk kembali ke akar, untuk menjadi tuan rumah di rumah sendiri. Pilihan itu ada di tangan kita semua—pemerintah, masyarakat, dan wisatawan. Karena surga yang sesungguhnya tidak hanya indah dipandang, tetapi juga damai dihuni (IWS).
